Surat PSI untuk Presiden Widodo Menolak Privatisasi Pembangkit Listrik Panas Bumi dan Tenaga Uap Milik PLN di Indonesia
Bertahun-tahun setelah perjuangan yang berhasil melawan privatisasi energi, serikat pekerja kembali memobilisasi untuk memblokir manuver politik yang curang untuk memprivatisasi bagian-bagian dari sistem energi nasional. Baca surat yang dikirim Sekjen PSI Rosa Pavanelli kepada Presiden RI Joko Widodo.
Comms
Keberhasilan serikat pekerja, termasuk di hadapan Mahkamah Konstitusi, memicu kemarahan banyak kepentingan kuat di Indonesia, yang menghabiskan dana dan waktu yang tak terhitung untuk melemahkan SP-PLN serikat energi yang kuat.
Setelah lama memusatkan perhatian pada serangan ini, serikat pekerja kembali menyerang, berjuang untuk mempertahankan kepemilikan publik dan kendali atas sistem energi nasional. PSI secara aktif mendukung serikat energi dalam perjuangan ini, dan untuk mengamankan transisi yang adil dan merata ke sistem kelistrikan publik rendah karbon.
SURAT
Yang terhormat, Presiden Joko Widodo,
Salam solidaritas dari Public Services International (PSI).
PSI adalah sebuah federasi serikat global beranggotakan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara. Kami membawa suara pekerja ke PBB, WHO, ILO dan organisasi regional dan global lainnya. Kami membela hak-hak pekerja dan serikat pekerja dan menuntut akses terhadap layanan publik yang berkualitas.
Kami dan afiliasi kami di sektor ketenagalistrikan di Indonesia yaitu Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN Persero), Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), dengan tegas menolak usaha untuk memprivatisasi, melalui merger dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya menjadi satu perusahaan holding.
Saat ini, Kementerian BUMN berencana membentuk holding company untuk pembangkit panas bumi dan pembangkit listrik tenaga uap-batubara, dimana khusus Geothermal akan terpisah dari induk perusahaan utama yaitu PLN milik pemerintah. Setelah membentuk induk perusahaan yang terpisah, aset dan saham tersebut akan dijual melalui penawaran umum perdana (IPO).
Bapak Presiden yang terhormat, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa usaha apapun untuk memprivatisasi listrik, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkaman Konstitusi menegaskan bahwa tenaga listrik adalah sektor produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, listrik harus di bawah kuasa negara (Putusan MK perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003, Permohonan Judicial Review UU NO. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada halaman 334. Putusan MK perkara No. 111/PUU-XIII/2015, Permohonan Judicial Review UU NO. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, halaman 103). Listrik adalah kebutuhan, merupakan kepentingan strategis bagi negara dan berdampak pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mempertahankan kepemilikannya dan terus berusaha untuk menjamin akses universal atas pembangkitan listrik yang rendah karbon dan transisi yang berkeadilan dan merata.
Privatisasi layanan energi akan melumpuhkan akses universal sekaligus menghambat transisi penting menuju pembangkitan listrik rendah karbon, sebagaimana disyaratkan oleh Kesepakatan Iklim Paris (Indonesia berikrar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan sampai dengan 23% dari konsumsi total nasional pada tahun 2025). Laporan baru-baru ini dari International Energy Agency menunjukkan bahwa perusahaan energi swasta tidak mampu melakukan transisi menuju produksi listrik yang rendah karbon, karena aliran keuntungan mereka bergantung pada akses terhadap bahan bakar fosil murah.
Begitu terprivatisasi, prioritas akan menjadi bagaimana mengelola sistem energi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Para operator swasta akan menaikkan harga atau meminta subsidi publik yang lebih tinggi. Mereka akan mencari alasan untuk tidak menyediakan layanan kepada kaum miskin atau penduduk di wilayah terpencil. Keuntungan yang mereka hasilkan akan dibawa keluar dari Indonesia. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang membeli sahamnya akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi sistem politik Indonesia, agar hukum dan peraturan dibuat dan diterapkan untuk kepentingan mereka.
Ini adalah fakta-fakta yang dikumpulkan oleh PSI di negara-negara di mana energi sudah diprivatisasi. Sekelompok kecil orang akan mendapatkan keuntungan yang teramat sangat besar, akan menikmati subsidi publik dan sayangnya, mendistorsi proses politik maupun sistem energi.
Faktanya, banyak negara mengalami kerugian dari privatisasi dan sedang berusaha untuk mengambil kembali kendali atas berbagai layanan publik ini. Sektor swasta yang menjanjikan investasi baru, efisiensi yang lebih baik dan harga listrik yang lebih rendah secara umum gagal untuk mewujudkannya.
Indonesia sebagaimana dimandatkan oleh Undang-undang Dasar berkewajiban untuk mempertahankan kepemilikan dan kontrol atas energi listrik di tangan publik. PT PLN adalah badan usaha milik negara yang memiliki kewenangan untuk menyediakan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. PT PLN sudah membuktikan, berkali-kali, dengan pengalaman panjangnya dalam mengelola dan mengoperasikan aset listrik sehingga PT PLN mampu menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi seluruh rakyat dan usaha di Indonesia.
Dengan rasa hormat yang mendalam kami menuliskan surat ini. Kami bersedia bertemu dengan siapa saja yang ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk berbagi pengalaman kami dengan privatisasi yang problematis selama lebih dari 40 tahun. Serikat di sektor energi di Indonesia siap sedia mendukung strategi energi nasional yang akan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan memenuhi komitmen negara terhadap Kesepakatan Iklim Paris.
Dengan hormat,
ROSA PAVANELLI
Sekretaris Jenderal PSI
Cc
1. Bapak Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (Email: pendok.kbumn@bumn.go.id and kbumn.ri@bumn.go.id)
2. Bapak Zulkifli Ali, Presiden Direktur, PT PLN Persero (Email: zulkifli.zaini@pln.co.id)
3. Bapak Amien Sunaryadi, Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, PT PLN Persero (Email: amien.sunaryadi@pln.co.id)
4. Bapak M. Ahsin Sidqi, Presiden Direktur, PT Indonesia Power (Email: ahsin.sidqi@indonesiapower.co.id)
5. Bapak Mohamad Oemar, Presiden Komisaris, PT Indonesia Power (Email: mohamad.oemar@indonesiapower.co.id)
6. Bapak Gong Matua Hasibuan, Presiden Direktur, PT Pembangkitan Jawa Bali (Email: gong.matua@ptpjb.com)
7. Bapak Sriyono D. Siswoyo, Presiden Komisaris, PT Pembangkitan Jawa Bali (Email: sriyonods@gmail.com)
8. Seluruh serikat afiliasi PSI affiliated:
· FSP FARKES R (Email: dppfarkesreformasi@yahoo.com)
· SP PLN Persero (Email: sek.dppsppln@gmail.com)
· SP PJB (Email: agus.wibawa@ptpjb.com)
· PP Indonesia Power (Email: ppip.pusat@indonesiapower.co.id)
· SP Angkasa Pura 1 (Email: sp.dppap1@gmail.com)
· SP PDAM Jakarta (Email: sppdambaru@gmail.com)
· SP BPJS Ketenagakerjaan (Email: spbpjstk@bpjsketenagakerjaan.go.id
PSI di media
PSI Sends Letter To President Jokowi, Supports PLN Group Workers Union Rejects BUMN Privatization
Public Services International (PSI), a global union federation of more than 700 trade unions representing 30 million workers in 154 countries sent a letter to President Joko Widodo (Jokowi).
https://voi.id/en/economy/85445/psi-sends-letter-to-president-jokowi-supports-pln-group-workers-union-rejects-bumn-privatization
PSI Surati Jokowi: Privatisasi PLN Lumpuhkan Akses Universal - Ragam Indonesia
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa usaha apapun untuk memprivatisasi listrik, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan UUD 1945.
https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612605442/psi-surati-jokowi-privatisasi-pln-lumpuhkan-akses-universal
Federasi Serikat Global Mendukung Serikat Pekerja PLN Group Tolak Holdingnisasi dan Privatisasi - Sonora.id
https://www.sonora.id/read/422892095/federasi-serikat-global-mendukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi
Privatisasi PLTP–PLTU Bisa Bikin Target Paris Agreement Jadi Keok | Ekonomi
Berita Politik, Ekonomi dan Nasional
https://www.gatra.com/detail/news/522842/ekonomi/privatisasi-pltppltu-bisa-bikin-target-paris-agreement-jadi-keok
Serikat Pekerja Surati Jokowi, Ingatkan Bahaya IPO & Privatisasi PLN
Surat ini dilayangkan menyikapi rencana privatisasi dan initial public offering (IPO) alias penawaran umum perdana BUMN sektor ketenagalistrikan.
https://kumparan.com/kumparanbisnis/serikat-pekerja-surati-jokowi-ingatkan-bahaya-ipo-and-privatisasi-pln-1wXBKDiF7Y1
Penolakan holding PLTP mendapat dukungan PSI - ANTARA News Banten
Ketua Umum SP PLN, M Abrar Ali mengatakan penolakan pembentukan holding Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) juga mendapat dukungan dari Public Service ...
https://banten.antaranews.com/berita/185345/penolakan-holding-pltp-mendapat-dukungan-psi
SP PLN Didukung Serikat Global, Presiden Jokowi Langsung Dikirimi Surat! Tolak IPO
Penolakan rencana Initial Public Offering (IPO) dan holdingnisasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik
https://amp.wartaekonomi.co.id/berita361038/sp-pln-didukung-serikat-global-presiden-jokowi-langsung-dikirimi-surat-tolak-ipo
Tegas, Serikat Pekerja PLN Tolak Holdingisasi dan Privatisasi Usaha PLN
Serikat Kerja PLN Group secara tegas menolak holdingisasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU). Sekretaris...
https://ekbis.sindonews.com/read/541548/34/tegas-serikat-pekerja-pln-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-1631704145
Federasi Serikat Global Dukung SP PLN Group Tolak Holdingnisasi dan Privatisasi - Koran-Jakarta.com
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pegawai PT Indonesia Power (PPIP), Andy Wijaya mengatakan Serikat Kerja PLN Group tidak sendirian dalam menolak holdingnisasi terh
https://koran-jakarta.com/federasi-serikat-global-dukung-sp-pln-group-tolak-holdingnisasi-dan-privatisasi
Serikat Pekerja PLN Group Dapat Dukungan Federasi Global
Serikat Pekerja PLN Group Dapat Dukungan Federasi Global
https://m.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NO9J2zk-serikat-pekerja-pln-group-dapat-dukungan-federasi-global
Tolak Holding Panas Bumi, SP PLN Group Dapat Dukungan Serikat Pekerja Global
Organisasi dengan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara ini mendukung langkah yang ditempuh SP PLN dan anak perusahaan
https://mediaindonesia.com/ekonomi/432963/tolak-holding-panas-bumi-sp-pln-group-dapat-dukungan-serikat-pekerja-global
PSI Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Dukung Serikat Pekerja PLN Group Tolak Privatisasi BUMN
Public Services International (PSI), sebuah federasi serikat global yang beranggotakan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
https://voi.id/ekonomi/85445/psi-kirim-surat-ke-presiden-jokowi-dukung-serikat-pekerja-pln-group-tolak-privatisasi-bumnSurati Jokowi, Serikat Pekerja Global Tolak Pembentukan Holding dan Privatisasi BUMN Kelistrikan - Tribunnews.com
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa usaha apapun untuk memprivatisasi listrik, dalam bentuk apapun, bertentangan dengan UUD 45
https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/15/surati-jokowi-serikat-pekerja-global-tolak-pembentukan-holding-dan-privatisasi-bumn-kelistrikan
PSI Ikut Tolak Penggabungan BUMN Jadi Satu Perusahaan Holding - Indoposco.id
Di dalam surat yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Rosa Pavanelli tersebut menyatakan, bahwa PSI dan afiliasinya di sektor ketenagalistrikan
https://indoposco.id/psi-ikut-tolak-penggabungan-bumn-jadi-satu-perusahaan-holding/
Serikat Pekerja Tolak Holdingisasi dan Privatisasi Usaha PLN, Ini Alasannya : Okezone Tren
Serikat Kerja PLN Group menolak tegas holdingisasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP - Tren
https://www.okezone.com/tren/read/2021/09/15/620/2471911/serikat-pekerja-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-usaha-pln-ini-alasannya
Serikat Pekerja PLN Group Kirim Surat ke Jokowi Menolak Privatisasi - Hallo Banten
Begitu listrik terprivatisasi, prioritas swasta adalah mengelola sistem energi untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.
https://banten.hallo.id/nasional/pr-561171175/serikat-pekerja-pln-group-kirim-surat-ke-jokowi-menolak-privatisasi
Serikat Pekerja PLN Menolak Privitasi Merger dari Beberapa BUMN
AKURATNEWS – Perjuangan Serikat Pekerja PLN Group menolak privatisasi mendapat dukungan Federasi Serikat Pekerja Global, Public Services Interna...
https://akuratnews.com/serikat-pekerja-pln-menolak-privitasi-merger-dari-beberapa-bumn/
Federasi Serikat Pekerja Global Tolak Holdingisasi dan Privatisasi Pembangkit Listrik
JAKARTA, Indotimes.co.id- Gelombang penolakan terhadap rencana Kementerian BUMN membentuk holding company untuk pembangkit panas bumi (PLTP) dan
https://www.indotimes.co.id/31435/2021/09/15/federasi-serikat-pekerja-global-tolak-holdingisasi-dan-privatisasi-pembangkit-listrik/
Petroenergy
Petroenergy.id, Jakarta - Public Services International (PSI) sebuah federasi serikat pekerja global
https://www.petroenergy.id/article/federasi-serikat-pekerja-global-dukung-sp-pln-batalkan-rencana-privatisasi